Ini Menurut Petinggi Demokrat Di Reuni 212 : 2019 Ganti Presiden

BuletinNasional. Petinggi Partai Demokrat turut hadir di Reuni Aksi 212 yang digelar pada Minggu (2/12) menyerukan perubahan di Pilpres 2019.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengunggah video yang memperlihatkan dirinya di tengah kerumunan aksi tersebut.

"Jangan lupa 2019 ganti Presiden," kata Ferdinand dalam acara tersebut dalam akun @Ferdinand_Haean.
Dalam akun Twitter itu juga dia mengunggah video bersama dengan tokoh Tionghoa Lieus Sungkarisma.

Selain Ferdinand, tokoh partai politik lainnya juga turut serta dalam Reuni Aksi 212 di antaranya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu ada pula Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid.

Lagu 2019 ganti presiden berkumandang di tengah aksi massa reuni 212 di Monas, Jakarta, Minggu. Lagu tersebut diputar tak lama setelah video imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diputar di hadapan massa aksi.

Namun lirik dan nada lagu yang diputar kali ini berbeda dengan lagu 2019 ganti presiden yang populer sebelumnya. Penggalan lirik lagu itu di antaranya berbunyi:

"Ganti presiden 2019 yang tidak jelas, astaghfirullah, astaghfirullah, .... punya presiden si raja bohong".

Meski terbilang baru, massa Reuni Aksi 212 bisa dengan cepat untuk ikut menyanyikan lagu tersebut.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memang sempat hadir memberikan sambutan di hadapan massa. Ia mengaku senang dapat hadir di tengah-tengah massa. Namun Prabowo mengingatkan bahwa dirinya tak boleh melakukan kampanye.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BKN Ungkap Beberapa Kecurangan Peserta Tes CPNS, Dari Memakai Jimat Hingga Joki

RakyatUtama . Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap tiga modus kecurangan yang dilakukan oknum peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Jumlah kecurangan ini disebut lebih sedikit ketimbang tahun lalu. "Tahun ini yang ketahuan ada penggunaan jimat, joki, pakai kamera. Bisa dibilang tidak sebanyak tahun kemarin karena dari awal sudah ada peringatan dari kami, " kata Kepala Sub Bagian Hubungan Media dan Antarlembaga BKN Diah Eka Palupi saat ditemui di Kantor BKN, Jakarta. Ia mengatakan ada dua orang joki yang tertangkap di Makassar pada ujian CPNS untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selain itu, ada peserta di Manado yang membawa jimat karena kurang percaya diri melalui ujian jika tidak membawa benda keberuntungan. "Dia menyampaikan tidak ada hubungan dengan tes, tapi ada ketentuan peserta masuk ke ruang tes hanya membawa diri dan tanda pengenal. Hal di luar itu diminta untuk dilepas," ucapnya. Kemudian ada modus yang cukup canggi...
Baca selengkapnya

Tim Prabowo Bantah soal Reuni 212: Peresmian Tol Jokowi juga Politis

PorosNasional . Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Irfan Yusuf buka suara soal tudingan adanya unsur politis dalam Reuni Alumni 212. Irfan membandingkan dengan acara peresmian pasar atau jalan tol oleh Presiden Joko Widodo yang dia anggap juga bernuansa politis jika dilihat dari kacamata politik. "Sama saja dengan presiden meresmikan pasar, misalnya. Itu kita lihat peresmian pasarnya atau politiknya. Semuanya tergantung kita melihatnya dari kaca mata yang mana," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan itu melalui keterangan tertulis yang diterima. Gus Irfan memastikan tak ada unsur politis dalam kegiatan Reuni Alumni 212 yang digelar di Monas, Jakarta, Minggu. Dia memastikan tak ada pihak manapun yang mendanai para peserta untuk hadir dalam kegiatan itu. Namun dia tak bisa membantah jika ada orang atau pihak yang mengangggap kegiatan itu memiliki sejumlah unsur politis. "Semua kan bisa dibilang politis kalau kita melihat dari kacamat...
Baca selengkapnya

TNI Diminta DPR Untuk terjun Tangani Penembakan Pekerja di Nduga

RakyatDigital . DPR meminta TNI diterjunkan untuk menangani kasus pembantaian 31 pekerja proyek jembatan di Kabupaten Nduga, Papua. Kasus ini disebut sudah termasuk terorisme. "Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak. Jangan ada sejengkal pun tanah Indonesia yang di bawah kendali gerakan separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia," ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulis. "Setiap jengkal tanah Republik ini haris aman dari setiap rongrongan kelompom macam ini," ia menambahkan. Di sisi lain, Abdul berharap kejadian pembataian itu dapat membuka mata dunia agar lebih proporsional dalam melihat masalah di Papua. Sebab, ia melihat dunia internasional kurang objektif dalam melihat masalah di Papua. "Dengan kejadian ini kami harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk diti glatlan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah...
Baca selengkapnya