Media Harus Netral, Sebab Suhu Politik Mulai Memanas
HarianPress. Komisi I DPRD Jawa Barat mengimbau media harus tetap netral, jangan terkontaminasi oleh kepentingan politik pada Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019. Mengingat media mempunyai pengaruh luas kepada masyarakat.
"Kita ingin Pemilu 2019 itu damai, dan berharap media tidak memihak salah satu kubu. Pers harus gunakan fungsinya dengan baik mengutamakan kepentingan masyarakat bukan salah satu kubu," tutur Anggota Komisi I Fraksi PPP, DPRD Jawa Barat, Yusuf Fuad di Bandung.
Selain independensi, media diharapkan bisa menjadi alat kontrol terhadap informasi hoaks dan fitnah terutama selama kampanye dan memanasnya suhu politik saat ini.
"Jangan jadi follower-lah media, tetapi harus mencerahkan berita-berita hoaks dan fitnah," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menuturkan, terwujudnya pemilu yang berkualitas, tidak terlepas dari kontribusi media dalam memainkan peran.
"Pelaksanaan pemilu yang aman dan demokratis memang menjadi kewajiban semua kelompok masyarakat bukan hanya penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, tetapi ada peran media juga," tuturnya.
Menurut Ineu, dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa pers mempunyai fungsi menginformasikan, mendidik, menghibur dan pengawasan sosial.
Hal tersebut harus menjadi pegangan dalam menghadapi pemilu 2019. Untuk itu, independensi media harus bisa tegak dan jauh dari pengaruh politik kubu manapun.
"Mengingat media mempunyai pengaruh luas di masyarakat, pers harus gunakan fungsinya dengan baik sehingga kepentingan individu dan golongan dapat dilepaskan dengan mengutamakan kepentingan bersama," katanya.
Eloknya pada pemilu 2019, media melakukan fungsi kontrol, pendidikan politik, membantu masyarakat memberikan informasi yang benar dan berimbang. Sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan politik.
"Kita ingin Pemilu 2019 itu damai, dan berharap media tidak memihak salah satu kubu. Pers harus gunakan fungsinya dengan baik mengutamakan kepentingan masyarakat bukan salah satu kubu," tutur Anggota Komisi I Fraksi PPP, DPRD Jawa Barat, Yusuf Fuad di Bandung.
Selain independensi, media diharapkan bisa menjadi alat kontrol terhadap informasi hoaks dan fitnah terutama selama kampanye dan memanasnya suhu politik saat ini.
"Jangan jadi follower-lah media, tetapi harus mencerahkan berita-berita hoaks dan fitnah," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menuturkan, terwujudnya pemilu yang berkualitas, tidak terlepas dari kontribusi media dalam memainkan peran.
"Pelaksanaan pemilu yang aman dan demokratis memang menjadi kewajiban semua kelompok masyarakat bukan hanya penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, tetapi ada peran media juga," tuturnya.
Menurut Ineu, dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa pers mempunyai fungsi menginformasikan, mendidik, menghibur dan pengawasan sosial.
Hal tersebut harus menjadi pegangan dalam menghadapi pemilu 2019. Untuk itu, independensi media harus bisa tegak dan jauh dari pengaruh politik kubu manapun.
"Mengingat media mempunyai pengaruh luas di masyarakat, pers harus gunakan fungsinya dengan baik sehingga kepentingan individu dan golongan dapat dilepaskan dengan mengutamakan kepentingan bersama," katanya.
Eloknya pada pemilu 2019, media melakukan fungsi kontrol, pendidikan politik, membantu masyarakat memberikan informasi yang benar dan berimbang. Sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan politik.
Komentar
Posting Komentar